Aswaja: Sejarah Dinamika Umat Islam dan Analisis Sosial

Belakangan ini saya sedang giat mempelajari pemikiran bernama Ahlussunnah wal Jamaah atau biasa disingkat Aswaja. Suatu pola pemikiran yang memposisikan diri dengan mengamalkan ajaran qur'an, hadist nabi, khulafaurrasyidin, dan ulama 4 mazhab--Maliki, Hanafi, Hanbali, Syafi'i. Mazhab yang terakhir adalah mazhab yang digunakan sebagian besay masyarakat di Asia Tenggara.

Aliran aswaja biasanya diidentikan dengan organisasi masyarakat islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul 'Ulama. Di dunia pergerakan mahasiswa pola pikir ini diidentikan juga dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Selain itu, ada juga mahasiswa yang mengelompokkan diri dalam organisasi bernama Keluarga Mahasiswa Nahdlatul 'Ulama (KMNU), yang tentunya juga menempatkan Aswaja sebagai ideologi organisasinya.

Saya sendiri lebih suka menempatkan Aswaja sebagai salah satu corak intelektual bagaimana manusia menginterpretasikan Islam. Terlepas organisasi mana yang memakai ideologi ini. Karena corak pemikiran ini saya pikir mampu menjadi alternatif pemikiran ketika dewasa ini marak budaya Islam marah. Yakni Islam yang selalu menanggapi "hal baru" dengan marah, kafir mengkafirkan, dan sesat menyesatkan.

Oke, mari kita mulai berbicara Aswaja dari sejarah. Kemunculan pemikiran Aswaja tidak lepas dari dinamika pendapat umat Islam itu sendiri. Dimulai ketika zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib, adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Gubernur Syiria waktu itu melakukan manuver untuk menggoyang pemerintahan Ali. Alhasil, perang pun terjadi. Beberapa kali perang kubu Muawiyah mengalami kekalahan. Hingga pada akhirnya diputuskan mengakhiri perselisihan dengan melakukan suatu kesepakatan. 

Kubu Muawiyah mendelegasikan Amru bin Ash dan kubu Ali diwakili Abu Musa al Asy'ari. Amru bin Ash adalah seorang politisi, pada saat forum ia menyarankan agar perundingan dimulai dengan pemerintahan yang kosong. Maksud dari Amru bin Ash ia menginginkan kubu Ali secara simbolik meletakkan jabatannya terlebih dahulu. Abu musa yang notabene adalah ulama langsung mengiyakan tawaran dari Amru bin Ash. Dengan cerdik Amru bin Ash mempersilahkan Abu Musa untuk mendeklarasikan peletakan jabatan karena dirasa ia lebih tua dan alim.

Setelah Abu Musa memproklamirkan peletakan jabatan Ali, Amru bin Ash bukannya malah bergantian mengatakan sama, tetapi malah menyatakan jabatan yang dilepas dari kubu Ali kini menjadi milik Muawiyah.

"Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, Abu Musa al Asyari mewakili khalifah Ali telah meletakan jabatan. Maka dengan ini jabatan khalifah saya ambil untuk diserahkan pada Muawiyah bin Abu Sofyan".

Maka pada detik itu Muawiyah yang kalah perang fisik dengan kubu Ali, giliran menang ketika taktik politik. Kekhalifahan Ali pun berpindah ke tangan Muawiyah.

Efek dari peristiwa itu umat islam terpecah menjadi 3 kubu. Kubu Ali terbelah menjadi 2; kubu Syiah dan Khawarij. Dan satu lagi adalah kubu Muawiyah. Kelompok Syiah adalah pendukung Ali, kelompok Muawiyah pendukung Muawiyah, dan kelompok Khawarij yakni kubu yang tidak pada pihak Ali maupun Muawiyah. Kelompok menilai kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak sah karena tidak menggunakan hukum Allah atau Al-Qur'an sehingga mereka memutuskan Khawarij (Kharaja: keluar).

Sebagian besar masyarakat saat itu--kecuali kelompok Muawiyah--menilai perpindahan kekuasan dari Ali ke Muawiyah berjalan dengan tidak sah dan licik. Untuk mengatasi pandangan itu maka khalifah membuat aliran bernama Jabariyah. Kemunculan aliran ini dalam rangka melegitimasi kekuasaan Muawiyah yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kekuasaan untuk berkehendak. Inti dari aliran Jabariyah, semua yang dilakukan oleh manusia sudah dikehendaki oleh Allah. Termasuk ketika Muawiyah dapat mengambil kekuasaan dari tangan Ali itu juga kehendak Allah.

Setelah itu selama masa pemerintahan Bani Umayah muncul aliran bernama Qodariyah yang diusung oleh Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib--cucu Ali bin Abi Thalib. Aliran ini mengajarkan sebaliknya dari aliran Jabariyah. Bahwa ketika manusia berkehendak, Allah tidak ikut campur, maka manusia harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Ketika masa Bani Umayah paham ini hanya sebagai kritik  atas paham Jabariyah. Namun ketika memasuki pemerintahan Bani Abasiyah, paham Qadariyah dijadikan spirit pembangunan. Kemudian turunan dari paham ini dengan sedikit modifikasi mengatasnamakan paham Mu'tazilah.

Pada akhirnya lahirlah ulama bernama Abu Hasan al Asyari. Ia sebelumnya pengikut Mu'tazilah setelah itu keluar. Abu Hasan menyatakan tidak mengikuti kedua kubu ekstrem dan berdiri di tengah-tengah. Ia memproklamirkan paham dimana rasulullah dan sahabat berada di dalamnya, dan menyebut paham dengan sebutan Ahlusunnah wal Jamaah. Titik tekan pada paham ini yakni manusia berkehendak tetapi kehendak itu diketahui Allah. Manusia mempunyai kehendak tapi kehendak itu dibatasi dengan takdir Allah.

Aswaja sebagai Pisau Analisis Sosial

Aswaja harus diposisikan sebagai metodologi pemikiran (manhajul fikir). Ketika kita memposisikannya sebagai cara untuk berpikir, Aswaja akan bergerak secara dinamis sesuai dengan semangat zaman. Jika kita memposisikan Aswaja sebagai mazhab, ada kecenderungan aswaja menjadi kaku dan cenderung ortodok. Untuk itu Aswaja mempunyai pendekatan guna mencapai tujuan sebagai manhajul fikr. Seperti Tawasuth (moderat), Tawazun (berimbang), Ta'adul (netral atau adil), Tasamuh (toleran). Keempat pendekatan ini menjadi alat agar Aswaja dapat menjadi Manhajul Fikr.

Contohnya jika berbicara dalam konteks sosial-politik, kongkritnya tentang pendirian negara islam. Dalam aswaja tidak ada konsep yang negara yang baku. Sebuah negara bisa saja berdiri atas dasar kerajaan, agama, atau demokrasi. Dengan catatan negara itu mengakomodir prinsip-prinsip berikut: Syura (musyawarah), Al-'Adl (keadilan), Al-Hurriyah (kebebasan), Al-Musawah (kesetaraan derajat).

Oke, coba kita benturkan prinsip berikut dengan situasi di Indonesia. Saya akan mengambil prinsip Al-Hurriyah. Pada prinsip Al-Hurriyah dipecah menjadi Al-Ushulul-Khams (prinsip yang lima), yakni: Hifzhu al-Nafs (menjaga jiwa), Hifdzu al-Din (menjaga agama), Hifzhu al-Mal (menjaga harta benda), Hifdzu al-Nashl (menjaga asal usul, identitas, garis keturunan warga negara), Hifzh al-'Irdh (jaminan terhadap harga diri, kehormatan, profesi).

Kita tahu bahwa dalam UUD tertulis bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bisa dikatakan kekayaan alam yang dipunyai Indonesia pada hakekatnya adalah milik rakyat. Namun yang terjadi di Indonesia tidak sesuai dengan arahan UUD. Banyak eksploitasi alam terjadi di bumi Indonesia. Pada titik ini saya menilai negara telah lalai melaksanakan prinsip Hifzhu al-Mal (menjaga harta benda).

Coba kita kontekskan dengan kasus lain. Pada zaman presiden SBY, kekerasan dengan mengatasnamakan agama amat sering terjadi. Entah itu pada kasus pendirian rumah ibadah atau tindakan vandal dari kelompok fundamentalisme kanan. Sebagai negara hukum, negara harus bertindak untuk menjaga kebebasan beragama. Dalam hal ini jika kita lihat dari kacamata Aswaja negara mesti menerapkan prinsip Hifdzu al-Din (menjaga agama).

Sesuai dengan apa yang saya uraikan diawal tulisan, Aswaja mesti dilihat sebagai suatu frame untuk membingkai dinamika sosial. Aswaja tidak hanya berhenti pada hal ritualistik saja tapi juga dapat menjadi dasar melakukan perubahan sosial. []

*Keseluruhan tulisan ini mengacu buku berjudul Sejarah Teologi Islam dan Akar Pemikiran Ahlusunnah Wal Jama'ah karya Nur Sayyid Santoso Kristeva.

Aksi Solidaritas untuk Rembang dan Urutsewu dari Purwokerto

No Name No Flag mengadakan gowes sepeda dan aksi solidaritas untuk Rembang dan Urut Sewu di pinggir alun-alun Purwokerto Minggu (12/4). Konflik yang terjadi di Rembang dan Urut Sewu menunjukkan masih banyak oknum yang melakukan eksploitasi terhadap bumi. 

            Aksi solidaritas untuk Rembang dan Urutsewu juga hadir di Purwokerto. Adalah No Name No Flag yang Minggu (12/04) pagi mengadakan aksi damai di alun-alun Purwokerto. Aksi ini sebelumnya diawali dengan kegiatan mengayuh sepeda dari patung Jendral Sudirman Unsoed hingga alun-alun. Sesampainya di alun-alun dilanjurkan dengan berorasi berisi ajakan kepada penguna jalan.

            Dalam selebaran aksinya dikatakan bahwa aksi tersebut ada dalam rangka menyambut Hari Bumi yang jatuh pada 22 April nanti. Sedikit merefleksikan Hari Bumi, mereka menilai masih saja eksploitasi terjadi di bumi, contohnya di Rembang dan Kebumen.

            Di Rembang contohnya, dalam selebarannya mereka memaparkan pegunungan kendeng yang merupakan wilayah karst sebentar lagi akan diubah menjadi pabrik semen. Padahal pegunungan kendeng mempunyai fungsi melakukan penyimpanan air yang nantinya digunakan untuk pengairan sawah di sekitar kendeng. Bila seluruh pegunungan kendeng dirubah menjadi pabrik semen dikhawatirkan desa-desa sekitar akan kehilangan pasokan air bersih.

            Tidak hanya di Rembang, di Urutsewu Kab. Kebumen terjadi konflik lahan antara warga dan TNI. Lahan di sana banyak diklaim oleh TNI dan beberapa kelompok untuk dijadikan lahan bisnis. Kondisi ini terbukti dengan adanya izin penambangan pasir besi kepada PT. MNC dan pungutan terhadap petani di kawasan pesisir urutsewu.

            No Name No Flag sendiri perkumpulan yang dibentuk dengan tujuan menghilangkan sentimen organ, itu lah kenapa diberi No Name No Flag yang mempunyai arti Tanpa Nama dan Tanpa Bendera. Mohommad Setiawan, salah satu anggota perkumpulan ini mengatakan sebenarnya banyak komunitas yang gabung jika ada suatu aliansi di Purwokerto, hanya saja karena ada sentimen bendera menjadikan ada rasa canggung untuk ikut. Sebelumnya No Name No Flag juga turut serta dalam aksi tentang isu pilkada. “No Name No Flage sendiri lebih cair dan merangkul semuanya. Ini dibuktikan waktu aksi pilkada berbagai komunitas seni ikut terjun bergabung dalam aksi tersebut. Dan perlu di garis bawahi kita tidak hanya konsen pada isu pilkada saja, harapanya dapat menanggapi berbagai permasalahan salah satunya tentang Rembang dan Urutsewu,” tutur Wawan, panggilannya.  

Selain aksi untuk isu pilkada, mereka juga beberapa kali mebuat kegiatan seperti panggung budaya menyikapi permasalahan ekologi, gowes sepeda  dan demo untuk solidaritas Rembang. Rencananya pada tanggal 16 mereka mau turut serta di urut sewu untuk memperingati 12 petani yang ditembak TNI. Dan ketika sidang putusan petani Rembang di PTUN Semarang beberapa dari anggota mereka rencana akan datang kesana. “Kalau kegiatan untuk Hari Bumi selanjutnya akan dilanjut karnaval dengan mengkampanyekan hari bumi dengan tema agraria, serta ada panggung seni buat kumpulnya komunitas yang diisi musik, pemutaran film, diskusi dan stand-stand komunitas,” tukas Wawan.

Pentas ‘Seminar Jalanan’ Ditengah Aksi Rektorat UGM

Massa aksi melingkar guna mementaskan "Seminar Jalanan".

Nur Sulistyo, Kepala Bidang Keamanan menghimbau agar massa aksi jangan terlalu dekat dengan rektorat.

Tuntutan dari massa aksi.

"..aksi ini selesai adalah sebuah kedewasaan kawan!" pekik Owi.

Hendra membacakan puisi ditengah "Seminar Jalanan".

        Ditengah demonstrasi yang diadakan pada Kamis (2/4) pagi, Aliansi Mahasiswa Jogja Peduli Rembang (AMJ-PR) membuat “Seminar Jalanan” tepat di depan rektorat UGM. Sebelum kegiatan itu berlangsung, massa AMJ-PR mendapatkan halangan dari petugas keamanan UGM. Tepatnya ketika massa aksi ingin mendekat ke pintu masuk rektorat UGM, pihak keamanan yang diwakili oleh Nur Sulistyo selaku Kepala Bidang Keamanan mengatakan massa aksi tidak boleh terlalu masuk pintu rektorat. Larangan ini ada karena saat itu sedang berlangsung rapat koordinasi antara pimpinan di UGM dan pihak keamanan juga menilai demontrasi pada pagi itu belum mempunyai izin. Namun Angga Palsewa Putra sebagai salah satu massa aksi menunjukkan kepada seluruh anggota aliansi bahwa demonstrasi pagi itu sudah mempunyai surat izin dari kepolisian.

        Sempat terjadi adu mulut antara massa aksi dan pihak keamanan. Hazairin Rowiyan sebagai Koordinator Umum Aksi mencoba bernegosiasi dengan pihak keamanan. “Karena kita dari kalangan intelektual, mari lebih baik kita selesaikan secara intelektual,” tutur mahasiswa yang biasa dipanggil Owi ini. Nurhadi Raharjo sebagai Kepala Keamanan UGM pun balas mengatakan, “Caranya intelektual itu ya pakai seminar.” Sontak, massa aksi pun langsung membuat “Seminar Jalanan” sesuai penuturan Nurhadi.

        Jalannya “Seminar Jalanan” diiisi oleh penampilan dari massa aksi. Salah satunya Hendra Try Ardianto yang membaca puisi tentang negeri yang serba berbolak balik. “Di negeri bolak balik, membela rakyat adalah sesuatu yang aneh. Eksploitasi alam yang dilakukan oleh korporasi adalah wajar,” tukas Hendrawan ketika membacakan puisinya.

     Ada juga Yuli, salah satu massa aksi yang mengisi “Seminar Jalanan” dengan berorasi. Ia menceritakan sebagai orang yang di daerahnya telah berdiri pabrik semen, Yuli merasa tidak mendapatkan efek positif sama sekali. “Dulu ketika akan dibangun pabrik dikatakan akan mengambil tenaga kerja dari warga sekitar. Tetapi nyatanya malah tenaga kerja di pabrik itu berasal dari luar negeri. Saya pun akhirnya mesti menjadi TKI!” pekik wanita asal Banyumas ini. Ia juga menyerukan sudah sewajarnya masyarakat mendukung perlawanan yang dilakukan ibu-ibu Rembang agar kejadian yang ia rasakan tidak dialami mereka. “Jangan sampai ibu-ibu Rembang mau bertani tidak ada lahannya karena diubah menjadi pabrik semen,” seru Yuli lagi.

        Pagelaran “Seminar Jalanan” ini akhirnya berlangsung sampai akhir demonstrasi. Sempat massa aksi meminta pihak keamanan untuk tampil di seminar tersebut tetapi tidak digubris. Owi pun akhirnya menutup seminar dan demonstrasi seketika itu. Mahasiswa FH UII ini menegaskan bahwa demonstrasi siang itu bukan untuk mengancam pimpinan UGM, tetapi melainkan ingin mengajak UGM berjuang bersama masyarakat Rembang. Ia juga mengatakan kalau seluruh anggota aliansi adalah orang yang berintelektual karena telah melakukan seminar sesuai saran pihak keamanan tadi. “Aksi siang ini selesai bukan soal kalah-menang kawan-kawan, karena dalam aksi tidak ada yang kalah dan menang. Tetapi aksi ini selesai lebih soal kedewasaan karena kita memahami pihak rektorat UGM yang tidak mau ditemui,” seru Owi di akhir aksi.

Media Minim Memberitakan Kasus Rembang

Gun Retno selaku tokoh masyarakat adat Samin dan Dwi Cipta dari GLI (kiri ke kanan) menjadi pembicara dalam acara diskusi film “Semen vs Samin” yang diselenggarakan GMNI FH UII di kampus FH UII (31/3). Dalam penuturannya Gun Retno mengatakan kampus agar menjadi agen perubahan terkait ketidakadilan. 

Keterlibatan Sedulur Sikep tidak hanya terpusat pada pembangunan pabrik semen di Pati saja, tapi juga di daerah Rembang. Hal itu diutarakan Gun Retno selaku tokoh masyarakat adat Samin ketika menjadi pembicara pada diskusi film "Samin vs Semen" Kamis (31/3) yang diselenggarakan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) FH UII. Kang Gun, panggilan akrabnya menyayangkan pihak pemerintah dan pabrik yang selalu mengatakan bahwa pembangunan pabrik semen tidak merusak lingkungan padahal yang terjadi adalah sebaliknya.

Kang Gun juga menceritakan warga Rembang sudah melakukan beberapa aksi untuk menolak pembangunan pabrik semen. Salah satunya dengan mendirikan tenda di sekitar pembangunan pabrik semen. Ibu-ibu yang tinggal di sekitar pembangunan pabrik meninggali tenda selama hampir 9 bulan. Jarak tenda dengan rumah mereka kira-kira 5 KM. “Mereka punya janji kalau alat berat belum diambil tidak akan pulang,” tukas Kang Gun.

            Selain itu warga Rembang juga menggugat pemerintah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun Gun Retno sedikit pesimis warga Rembang gugatan akan memenangkan gugatan. “Hakim sepertinya sudah mengeluarkan putusan untuk memenangkan pihak semen. Padahal peraturan daerah (perda) tata ruang di Rembang mengatur Cekungan Air Tanah (CAT) itu masuk dalam kawasan dilindungi. Selain itu juga ada ketetapan presiden (kepres) bahwa CAT itu tidak untuk ditambang,” tutur Gun Retno

            Pembicara kedua adalah Dwi Cipta dari Gerakan Literasi Indonesia (GLI). Ia menuturkan jika GLI sudah dari tahun 2013 mengadvokasi isu di Rembang dan berusaha membangun komunikasi yang lebih luas terkait isu itu. “Aslinya kami saat itu belum tahu bagaimana isu Rembang diketetahui publik luas,” ucap Cipta.

Menurut laki-laki asal Pemalang ini, penyebab publik tidak tahu kasus Rembang karena media tidak memberitakan secara luas, media banyak memberitakan apa yang terjadi di Jakarta. Padahal banyak persoalan penting di tataran masyarakat yang mestinya perlu diadvokasi, salah satunya yang terjadi di Urut Sewu. “Apakah berita semacam ini dikonsumsi mahasiswa?,” tanya Cipta kepada peserta diskusi. Padahal, menurut Cipta, mahasiswa sejak dulu terkenal menjadi mesin pembawa perubahan. Kalau mahasiswa sekarang secara apolitis dan tidak sadar lingkungan, perubahan yang dibawa mahasiswa tidak akan terjadi.

Di Jogjakarta sendiri sudah ada Aliansi Mahasiswa Jogja Peduli Rembang (AMJ-PR).Meski begitu, menurut Cipta, aliansi ini tidak hanya terfokus pada kasus Rembang saja. Karena diperkirakan korporasi akan lari ke daerah Blora juga. Artinya ada kemungkinan masyarakat kelas bawah akan mengalami kerugian jika ada pembangunan pabrik  di sana. Padahal selama ini, rakyat khususnya petani, menjadi pemasok pangan masyarakat yang ada di kota. Mereka juga mempunyai kesadaran dalam menjaga lingkungan.”Mereka adalah penyuplai oksigen kita,” ucap Cipta.

Laki-laki yang biasa dipanggil Kang Cip ini mengatakan ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan mahasiswa. Salah satunya mahasiswa bisa membuat tim untuk melawan propaganda pihak yang melawan pro pembangunan semen. Selain itu juga bisa membangun gerakan politik yang lebih solid untuk menekan kebijakan yang pro rakyat.

            Peserta diskusi juga turut memeriahkan jalannya diskusi. Salah satunya Yogi, ia menanyakan bagaimana teman-teman di GLI melihat hubungan antara konflik agraria dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)? Ia juga menanyakan di Kulon Progo sendiri tepatnya dikasus pembangunan bandara, konflik antar masyarakat pro dan kontra sudah sangat meruncing. Apakah di Rembang seperti itu?

            Peserta kedua yakni Editya menanyakan kalau warga di Pati sudah jelas hampir semua menolak pabrik semen, sedangkan di Rembang tidak. Kira-kira apakah di Rembang bisa seperti Pati yakni mampu membatalkan pabrik semen? Editya yang kebetulan sebagai warga Rembang mengaku tidak tahu harus bersikap seperti apa terkait kasus ini. Ia pun menanyakan kepada panitia penyelenggara apakah diskusi ini untuk menggiring opini menolak pembangunan pabrik semen? Karena menurutnya kasus ini penting dilihat dari dua sisi.

Gun Retno menjawab pertanyaan dari peserta. Ia mengatakan MP3EI harusnya dikaji ulang karena tidak sesuai daya dukung, dalam MP3EI sendiri pulau Jawa diproyeksikan menjadi area industri. Terkait kondisi di lapangan, pola yang terjadi Rembang pabrik semen lebih senang mendekati tokoh-tokoh yang punya pengaruh. Namun meski begitu di Rembang juga pernah terjadi kekerasan terhadap 9 orang warga di sana. Dan terakhir Kang Gun berharap agar kampus menjadi agen perubahan terkait ketidakadilan.

            Mengenai MP3EI Cipta sepakat seperti apa yang dikatakan Kang Gun kalau MP3EI tidak sesuai daya dukung, bahkan dalam pembuatannya masyarakat tidak dilibatkan. Ia mengatakan kasus Rembang yang dirugikan bukan warga daerah Gunem saja, tapi juga warga Rembang keseluruhan. Karena penambangan itu dapat menyebakan kekurangan air di seluruh Rembang. Mengenai bagaimana harus bersikap, Cipta menyarankan agar mencari informasi-informasi yang ada di media-media alternatif yang memang mengangkat isu Rembang. Dari situ bisa melihat mana yang benar dan salah. 

Melihat Indonesia dan Rahmatan lil 'Alamin-nya.

Dalam forum Maiyah tanggal 17 lalu dibahas bagaimana bangsa Indonesia mampu mengidentifikasi sejarahnya sendiri. Apakah Indonesia yang melahirkan bangsa? Atau sebaliknya bangsa yang melahirkan Indonesia? Dan pertanyaan lain yang saya pikir penting adalah siapa bangsa itu? Seperti kita ketahui Indonesia bukanlah sebutan yang ada dari suatu wilayah, suku, ras, atau bahkan agama. Indonesia adalah penaman dari gabungan pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Papua. Indonesia adalah nama dari sebuah kesepakatan politik yang dibuat oleh manusia yang menyepakatinya.

Otomatis dengan deskripsi di atas Indonesia tidak berupa satu bangsa, tapi gabungan beberapa bangsa. Maka dari itu, jika ada pernyataan apa yang ada di negera Indonesia harus asli dari bangsa kita sendiri, maka saya akan balik tanya, bangsa yang mana?

Simpan dulu pertanyaan itu. Selanjutnya jika bicara keorisinilan tentu ada kaitannya dengan sejarah peradaban yang mendiami bumi pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Ditanah kita pernah berdiri Kerajaan Hindu, Budha, Islam. Tidak cukup disitu, era kolonialisme dan imperialisme pun datang dengan belanda dan jepang sebagai agennya. Peradaban-peradaban yang dihasilkan pendudukan itu pastinya berbeda-beda. Dan pasti sekarang kita bisa melihat budaya Indonesia seperti 'gado-gado'. Mau pilih yang mana?

Saya mencoba memecah peradaban bermacam-macam itu dengan bingkai rahmatan lil 'alamin atau rahmatan semesta alam. Konsep ini datang ketika era Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam. Secara esensi, konsep rahmatan lil 'alamin mengatakan bahwa agama Islam muncul memberikan efek positif bukan hanya umat Islam saja, tapi juga untuk umat di luar Islam. Bahkan Islam memberi rahmatnya tidak cukup bagi bumi, atau planet-planet di luar bumi, tetapi segala sesuatu di luar hal duniawi yakni akhirat--atau alam ghoib.

Dengan visi yang wauw seperti itu, konsep rahmat bagi semesta alam menjadi sangat luas. Keluasan ini memberikan mandat bagi yang ingin mengamalkan agar menginterpretasikannya sesuai pemahaman masing-masing.

Kembali soal bangsa. Setiap bangsa/suku mempunyai budaya masing-masing. Suku jawa yang dikenal kalem dan mengedepankan unggah-ungguh punya interpretasi rahmatan lil 'alamin sendiri. Begitu pula suku-suku yang lain.

Sekarang kita lihat bagaimana negara kita, Indonesia. Indonesia mempunya dasar hukum berupa Pancasila. Pancasila dibentuk berdasarkan hasil penyerapan nilai-nilai bangsa-bangsa yang ada di Indonesia. Salah satunya; humanis, gotong royong, dan kekeluargaan. Ketiga nilai tersebut adalah hasil interpretasi para bapak pendiri terhadap konsep rahmatan lil 'alamin.

Lantas, pertanyaannya sekarang apakah Indonesia sudah rahmatan lil 'alamin? Coba kita lihat kasus-kasus yang sudah ramai di media massa. Kasus KPK vs Polri jelas tidak mencerminkan asas kekeluargaan. Bagaimana dengan eksekusi mati kasus narkoba? Jika kita telaah lebih dalam dan membenturkannya dengan nilai humanis sepertinya kebijakan eksekusi tersebut malah merusak nilai tadi. Beberapa kalangan mungkin tahu, bahwa ketegasan dan keadilan hukum di Indonesia belum sempurna. Nenek-nenek dengan mudah diseret ke pengadilan sedangkan elit-elit di atas mesti pilih-pilih dulu untuk sekadar dijadikan tersangka. Dengan kenyataan seperti tidak menutup kemungkinan eksekusi mati bisa dilakukan pada orang yang salah. Dan jika sampai dikenakan pada orang yang salah apakah hukuman mati dapat menyelesaikan masalah, khususnya terkait kasus narkoba?

Nilai terakhir adalah gotong royong. Saya akan membenturkanya dengan kasus pendirian pabrik semen yang ada di daerah Rembang, Jawa Tengah. Pendirian pabrik di sana dapat memberi dampak terhadap kehidupan masyarakat. Masyarakat pedesaan di sekitar Pegunungan Kendeng yang mempunyai pekerjaan sebagai Petani. Seperti halnya masyarakat pedesaan dan petani, di sana ada sebuah relasi kekeluargaan yang kuat. Masyarakat desa tidak hanya mempunyai orientasi uang saja, tapi juga mempertimbangkan kondisi yang lain; sosial dan lingkungan. Semua bahu membahu untuk menuju tujuan itu. Otomatis jika pihak pabrik mengeluarkan pernyataan bahwa masyarakat desa tetap bisa mencari penghasilan dengan bekerja di pabrik tentu sebuah tindak peremehan terhadap asas gotong royong.

Meski begitu, kita tidak bisa gegabah dalam menanggapi tindak penyelewengan oknum perusak rahmatan lil 'alamin versi Indonesia. Kita mesti tetap menjunjung tinggi humanis, gotong royong, dan kekeluargan dalam membuat gerakan pembenaran nilai-nilai yang sudah rusak. Jangan bertindak radikal dan anarkis. Seperti kata Gus Mus, tetaplah dengan kesederhanaan.

Meraih Perubahan dengan Berkomunkasi

            Tulisan ini saya buat bersaman dengan momen berakhirnya masa-masa aktif sebagai aktivis pers mahasiswa dan Keluarga Mahasiswa UII. Banyak pengalaman yang menurut saya perlu dicatat agar bisa menjadi refleksi dan ditindaklanjuti oleh kawan-kawan penerus saya di persma se-UII dan KM UII.

            Pada saat tulisan ini diketik beberapa hari lagi KM UII akan menyelenggarakan pemilihan wakil mahasiswa (pemilwa). Beberapa orang pasti heran dan memunculkan pertanyaan, “Kok sudah pemilwa saja?”. Dari sini saya berpikir pertanyaan itu muncul karena beberapa mahasiswa melihat KM tidak mempunyai dinamika yang dapat dirasakan oleh mahasiswa. Kinerja yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif tidak punya efek kepada arah gerak mahasiswa UII.

            Dari sini izinkan saya sedikit menganalisis masalah yang ada di KM UII. Pertama terkait masalah budaya inteletual. Atau kongkritnya budaya membaca dan diskusi. Sudah sejauh mana mahasiswa kita melakukan itu? Budaya ini amat penting karena mempengaruhi beberapa aspek seperti, mental dan wacana. Pertama adalah mental. Mental mahasiswa sering melakukan aktivitas intelektual akan lebih kuat daripada yang tidak sama sekali melakukan aktivitas tersebut. Tidak akan mahasiswa yang cengeng dan menyerah pada sistem yang menindasnya. Kedua adalah wacana atau pengetahuan. Mahasiswa yang sering melakukan aktivitas inetelektual akan mempunyai wawasan luas dan akan mampu membaca situsasi sosial yang timpang.

            Realita yang ada tidak semua mahasiswa UII melakukan itu. Ditambah lagi sistem pendidikan yang sangat mendorong mahasiswa hanya berkutat dan asyik kepada aktivitas akademik. Wacana kuliah 5 tahun dari pemerintah membuat mahasiswa latah untuk cepat-cepat kuliah dan lulus. Padahal mahasiswa yang aktif di organisasi tetap bisa kuliah di bawah 5 tahun!

Menurut hemat penulis dua hal yang mestinya harus ditangani oleh KM UI. Pertama masalah budaya intelektual, kedua kapitalisme—dalam hal ini kapitalisasi pendidikan. Masalah pertama harus dibenahi dahulu karena berkaitan dengan kemauan mahasiswa untuk bergerak. Jika wacana tidak ada, bagaimana mau bergerak (baca:berlembaga)? Jika aktivitas intelektual sudah dirasa siap, giliran kapitalisasi pendidikan yang dihajar. Perihal kapitalisme inilah yang membuat ketimpangan di sekeliling kita, khususnya pendidikan. Bagaimana pendidikan mau merubah kondisi masyarakat semakin baik jika yang boleh menuntut ilmu hanya orang berduit sebagai konsekuensi pendidikan mahal?

Komunikasi antarelemen

 Penulis memetakan orang-orang yang terlibat di KM UII terbelah menjadi dua golongan. Elemen mahasiswa yang aktif di organekstra dan non organekstra. Ketika pemilwa—bahkan tak jarang ketika pemerintahan sudah berjalan— isu sentimen golong pasti menjadi bumbu manis. Okelah kalau perbedaan ini perihal ideologis bukan menjadi suatu masalah, namun kalau hanya karena sentimen organisasi itu malah merugikan KM UII sendiri. KM akan selalu berkutat pada masalah internal mereka. Padahal hakikat adanya pemerintahan mahasiswa seperti KM ini adalah sebagai wadah agar mahasiswa peduli dan kritis terhadap masalah di sekelilingnya, baik itu kondisi di daerah maupun di negara. Semangat persatuan dan kesatuan di KM tidak akan ada jika ego sentimen itu tetap ada.

Untuk itu komunikasi antarelemen sebagai upaya konsiliasi harus dilakukan agar KM bisa bersatu. Sekarang, jika kedua belah pihak masih berselisih lantas siapa yang membenahi kedua masalah fundamental yang penulis paparkan di atas? Masalah itu memang bukan hanya milik KM UII saja tapi juga milik mahasiswa seluruh indonesia. Untuk itu, jika KM mampu berkonsiliasi, kedepan KM harus berkomunikasi antar gerakan kampus yang ada di Jogja bahkan Indonesia.

Semoga tulisan sedikit ini bermanfaat.

Selamat Datang Tantangan Baru!

Rasanya dua bulan ini menjadi pintu gerbang dalam kehidupan saya sebagai manusia. Dari mahasiswa aktif sebagai aktivis persma dan kuliah di jurusan Teknik Informatika, menuju seorang demisioner pengurus persma dan lulusan teknik informatika. Titik tekan dari proses perpindahan ini adalah, dari intensitas sangat padat menuju: pengangguran. Ya, nganggur. Kondisi paradok sedemikian rupa menjadi masa dimana saya mesti mengagendakan beberapa rencana masa depan--kehidupan setelah lulus.

Beberapa rencana sudah saya susun. Dari akan "mengisolasi" diri untuk melakukan penguatan bahasa, berkegiatan dibidang riset dan penelitian, dan mencoba mencari ilmu di negara orang. Rencana tersebut bukan tanpa pertimbangan matang. Selama empat tahun berkecimpung sebagai mahasiswa informatika dan aktivis kampus, saya lihat kedua proses itu sebagai penguatan keilmuan dan ideologis. Yang mana kedua hal tersebut menjadi acuan saya dalam mengatur masa depan saya. Karena menurut saya masa depan harus diatur bukan dipasrahkan :)

Alhasil, sembari menunggu hari H ujian kelulusan, saya menasbihkan diri sebagai orang yang kesehariannya menulis --dimulai dari tulisan ini- dan membaca. Dan sesekali ngopi --diskusi-- jika ada kawan yang mengajak. Jadi jika kawan-kawan dulu nampak kesusahan mengajak karena tidak ada waktu, silakan kontak saya. Mumpung masih "nganggur"!